Mas Marco Kartodikromo: Putra Cepu yang Mengguncang Hindia Belanda Lewat Pena


Kalau Anda berdiri di peron Stasiun Cepu pagi-pagi buta, aroma solar tua, deru lokomotif yang melintas di jalur rel Semarang–Surabaya, dan bayang-bayang hutan jati di kejauhan langsung menyambut indra. Selama lebih dari satu abad, identitas kota kecil di ujung timur Kabupaten Blora ini nyaris selalu dikaitkan dengan tiga hal: minyak bumi, kayu jati, dan perkeretaapian. Namun, di balik riuh mesin kilang dan tumpukan gelondongan jati yang diperas sejak zaman kolonial, Cepu menyimpan satu warisan intelektual yang sering luput dari perbincangan warganya sendiri.

Di kota inilah, pada tahun 1890, lahir seorang anak laki-laki yang kelak membuat pejabat tinggi Hindia Belanda di Batavia hingga Den Haag kehilangan tidur. Namanya Marco Kartodikromo—atau yang lebih dikenal dalam catatan sejarah pergerakan nasional sebagai Mas Marco Kartodikromo.

Jauh sebelum kata "Indonesia" populer diucapkan di podium-podium rapat akbar, Mas Marco sudah lebih dulu menajamkan pena sebagai senjata perlawanan. Ia bukan panglima perang yang memanggul senapan, melainkan jurnalis pergerakan, novelis "bacaan liar", sekaligus agitator politik yang berani menelanjangi kebusukan kolonialisme Belanda dan feodalisme Jawa secara terang-terangan. Bagi Marco, diam di hadapan ketidakadilan sama saja dengan merestui penindasan.

Melalui catatan panjang di Cepu History kali ini, kita akan menelusuri jejak hidup Mas Marco Kartodikromo—mulai dari masa kecilnya di tanah kelahiran Cepu, perjalanannya menjadi murid bapak pers nasional Tirto Adhi Soerjo, keberaniannya memimpin surat kabar radikal Doenia Bergerak, hingga akhir hayatnya yang sunyi di kamp pengasingan Boven Digoel.

Akar Cepu: Tumbuh di Tengah Hutan Jati, Minyak, dan Ketimpangan Kolonial

Untuk memahami mengapa tulisan-tulisan Marco Kartodikromo begitu berapi-api dan anti terhadap segala bentuk penindasan, kita tidak bisa melepaskannya dari ruang tempat ia tumbuh dewasa: Cepu pada penghujung abad ke-19 hingga awal abad ke-20.

Saat Marco lahir pada 1890, Cepu sedang mengalami transformasi besar-besaran. Wilayah yang dulunya merupakan permukiman tenang di tepian Sungai Bengawan Solo ini tiba-tiba menjadi magnet kapitalisme kolonial. Hutan jati Blora dan Cepu mulai dieksploitasi secara sistematis oleh dinas kehutanan kolonial (Boschwezen). Tak lama berselang, penemuan cadangan minyak bumi di Ledok dan sekitarnya oleh Adrian Stoop melalui Dordtsche Petroleum Maatschappij (yang kemudian dilebur ke dalam Bataafsche Petroleum Maatschappij atau BPM) mengubah wajah Cepu secara drastis. Jalur kereta api Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS) pun dibentangkan untuk mengangkut kekayaan alam dari pedalaman Jawa menuju pelabuhan Semarang dan Surabaya.

Marco kecil tumbuh di tengah pusaran modernitas kolonial yang timpang itu. Ayahnya merupakan seorang priyayi rendahan yang bekerja di lingkungan administrasi kehutanan setempat. Status keluarga ini menempatkan Marco pada posisi sosial yang unik sekaligus serba tanggung. Di satu sisi, ia cukup beruntung bisa mengenyam pendidikan dasar bergaya Eropa dan menguasai bahasa Belanda—sebuah kemewahan yang tertutup bagi mayoritas anak petani dan kuli hutan di Cepu kala itu. Di sisi lain, keluarganya bukanlah kalangan priyayi ningrat berdarah biru yang duduk di kursi empuk birokrasi keraton maupun kabupaten.

Posisi "di tengah-tengah" itulah yang membuat mata batin Marco peka sejak muda. Ia melihat langsung bagaimana Cepu terbelah menjadi dua dunia yang kontras. Di satu sisi berdiri kompleks perumahan bergaya Eropa yang asri, lengkap dengan fasilitas klub sosial eksklusif bagi para insinyur minyak dan pejabat Boschwezen berkulit putih. Di sisi lain, hanya berjarak beberapa ratus meter, ribuan buruh lokal (kuli) membanting tulang menebang kayu jati dan mengebor minyak dengan upah murah dan perlindungan kerja yang nyaris nol.

Pengalaman masa kecil menyaksikan jurang rasial dan kelas sosial di tanah kelahirannya sendiri menjadi bahan bakar pertama yang menyalakan kesadaran kritis Marco. Ia belajar sejak dini bahwa kemiskinan rakyat bumiputra bukanlah takdir langit, melainkan hasil dari sistem yang sengaja dirancang untuk menguntungkan segelintir penguasa.

Dari Pegawai Kereta Api NIS Menjadi Murid Tirto Adhi Soerjo

Memasuki usia remaja sekitar tahun 1905, Marco meninggalkan Cepu menuju Semarang untuk bekerja sebagai juru tulis atau pegawai administrasi di perusahaan kereta api swasta Belanda, Nederlandsch-Indische Spoorweg Maatschappij (NIS). Pilihan ini masuk akal bagi pemuda bumiputra berpendidikan pada masa itu; bekerja di perusahaan kereta api dianggap menjanjikan masa depan yang mapan.

Namun, alih-alih merasa nyaman, Marco justru mendapati kenyataan pahit di balik meja kerjanya. Di kantor NIS, diskriminasi rasial dipraktikkan secara telanjang dalam aturan kepegawaian. Pegawai bumiputra yang memiliki kemampuan dan beban kerja setara—bahkan sering kali lebih berat—menerima gaji yang jauh lebih kecil dibandingkan pegawai Eropa atau Indo-Eropa. Pangkat mereka mentok di level bawah, sementara atasan berkulit putih kerap memperlakukan staf pribumi dengan nada merendahkan.

Harga diri Marco memberontak. Bagi pemuda berwatak keras asal Cepu ini, tunduk pada penghinaan demi selembar gaji bulanan adalah bentuk perbudakan halus. Sekitar tahun 1911, ia mengambil keputusan berani yang dianggap gila oleh orang-orang di sekitarnya: ia meletakkan jabatannya di NIS dan memilih jalan sunyi yang penuh risiko.

Langkah kakinya membawanya ke Bandung. Di kota itulah Marco bertemu dengan sosok yang kelak mengubah arah hidupnya secara permanen: Raden Mas Tirto Adhi Soerjo, sang perintis pers bumiputra yang dikemudian hari diabadikan oleh Pramoedya Ananta Toer sebagai tokoh Minke dalam Tetralogi Buru.

Marco bergabung dengan redaksi surat kabar Medan Prijaji yang dipimpin langsung oleh Tirto. Di bawah bimbingan Tirto, Marco mempelajari anatomi jurnalisme advokasi. Tirto mengajarkan bahwa surat kabar bumiputra tidak boleh sekadar menjadi corong pengumuman pemerintah atau media hiburan ringan. Pers harus menjadi pembela bagi kaum kromo—sebutan bagi rakyat kecil yang kerap menjadi korban kesewenang-wenangan pejabat kolonial maupun bupati yang rakus.

Marco menyerap seluruh ilmu itu dengan cepat. Ia belajar bagaimana menyusun argumen hukum, membongkar penyalahgunaan wewenang di daerah, dan menulis dengan gaya bahasa yang langsung menghujam jantung persoalan. Sayangnya, kebersamaan mereka tidak berlangsung lama. Tekanan finansial serta jerat hukum kolonial membuat Medan Prijaji kolaps pada 1912, dan Tirto Adhi Soerjo dibuang ke Ambon.

Kehilangan sang guru tidak membuat Marco surut langkah. Sebaliknya, obor perlawanan yang dinyalakan Tirto kini berpindah ke tangannya, siap ia bawa ke medan yang jauh lebih panas.

Doenia Bergerak dan Lahirnya Jurnalisme Perlawanan di Solo

Selepas tumbangnya Medan Prijaji, Marco bertolak ke Surakarta atau Solo. Pada dekade 1910-an, Solo merupakan kota dengan kontradiksi sosial yang luar biasa tajam. Di satu sisi, kota ini adalah benteng tradisi feodalisme Jawa dengan dua istana besarnya (Kasunanan dan Mangkunegaran) yang sarat tata krama kaku dan hierarki status. Di sisi lain, Solo juga merupakan kawah candradimuka lahirnya gerakan massa modern pertama di Hindia Belanda: Sarekat Islam (SI), yang dirintis oleh Haji Samanhoedi dan dibesarkan oleh H.O.S. Tjokroaminoto.

Di Solo, Marco mula-mula bekerja sebagai redaktur di surat kabar Sarotomo, media resmi Sarekat Islam cabang Surakarta. Namun, jiwa Marco terlalu bebas untuk sekadar mengikuti garis redaksional yang kompromistis. Pada tahun 1914, ia menginisiasi berdirinya Inlandsche Journalisten Bond (IJB) atau Perhimpunan Jurnalis Bumiputra di Solo, sekaligus menerbitkan surat kabar mingguan yang menjadi legenda dalam sejarah pers Indonesia: Doenia Bergerak.

Nama surat kabar itu sendiri sudah merupakan pernyataan sikap politik. Dalam bahasa Melayu pasar yang lugas, Doenia Bergerak mengirimkan pesan bahwa zaman ketaatan buta telah berakhir; rakyat bumiputra sedang bangkit dan dunia tengah berubah.

Di tangan Marco sebagai pemimpin redaksi, Doenia Bergerak tampil tanpa tedeng aling-aling. Jika banyak jurnalis pribumi pada masa itu masih menggunakan bahasa kiasan yang halus dan berputar-putar agar terhindar dari sensor pemerintah kolonial, Marco justru memilih bahasa yang blak-blakan, tajam, dan terkadang sarkastis. Ia tidak segan menyebut nama pejabat Belanda maupun priyayi lokal yang menindas rakyat.

Salah satu sasaran tembak utama Marco adalah Dr. D.A. Rinkes, Penasihat Urusan Pribumi (Adviseur voor Inlandsche Zaken) pemerintah Hindia Belanda. Rinkes dikenal sebagai birokrat kolonial licin yang berupaya menjinakkan Sarekat Islam agar tetap patuh kepada pemerintah Belanda dan menjauh dari tokoh-tokoh radikal. Marco membongkar manuver Rinkes di halaman depan Doenia Bergerak, menudingnya sedang memecah belah gerakan rakyat demi melanggengkan penjajahan.

Keberanian itu tentu saja dibayar mahal. Pemerintah kolonial menjerat Marco dengan pasal persdelict (delik pers)—senjata hukum karet yang dirancang untuk membungkam jurnalis kritis. Pada tahun 1915, pengadilan kolonial menjatuhkan vonis penjara kepada Marco. Ketika sejumlah rekan pergerakan mencoba menggalang dana untuk membayar denda agar Marco bebas dari kurungan, Marco justru menolak keringanan tersebut. Ia memilih masuk ke penjara Semarang dengan kepala tegak, menjadikan dirinya martir pertama bagi kebebasan pers bumiputra.

Perjalanan ke Negeri Belanda dan Semboyan "Sama Rata Sama Rasa"

Keluar dari penjara tidak membuat nyali Marco menciut sedikit pun. Pada tahun 1916, ia mendapat kesempatan berangkat ke Negeri Belanda sebagai koresponden sekaligus utusan jurnalis bumiputra. Selama berada di Den Haag dan beberapa kota lain di Eropa, Marco mengalami pencerahan intelektual yang luar biasa penting.

Selama puluhan tahun, mesin propaganda kolonial di Hindia Belanda menanamkan mitos bahwa orang kulit putih adalah ras unggul yang beradab, bersih, dan terlahir untuk memerintah. Namun, begitu menginjakkan kaki di jalanan kota-kota di Belanda, mitos itu runtuh seketika di hadapan mata Marco.

Di negeri sang penjajah itu, Marco melihat orang-orang Belanda berkulit putih bekerja sebagai penyapu jalanan, kuli pelabuhan, pengemis di sudut kota, hingga buruh pabrik yang hidup dalam kemiskinan. Ia menyaksikan sendiri bahwa di Eropa pun terjadi pertarungan kelas antara kaum pemodal kaya dan buruh miskin. Orang Belanda ternyata manusia biasa—bukan setengah dewa seperti yang kerap dicitrakan oleh para residen dan asisten residen di Jawa.

Selama di Belanda, Marco juga menjalin diskusi intensif dengan tiga serangkai pendiri Indische Partij yang saat itu sedang menjalani masa pembuangan politik: Ernest Douwes Dekker, Tjipto Mangoenkoesoemo, dan Soewardi Soerjaningrat (Ki Hadjar Dewantara). Pertemuan gagasan ini memperkaya wawasan Marco tentang nasionalisme radikal, sosialisme, serta strategi perlawanan modern.

Ketika kembali ke Hindia Belanda pada 1917, Marco pulang sebagai pribadi yang jauh lebih matang secara ideologis. Ia membawa serta sebuah semboyan politik yang kelak menggema di seluruh pelosok Nusantara: "Sama Rata Sama Rasa".

Bagi Marco, semboyan Sama Rata Sama Rasa memiliki makna ganda yang menghantam dua musuh sekaligus:

  1. Menghantam Kolonialisme Belanda: Tidak boleh ada lagi pembedaan hukum, gaji, pendidikan, dan martabat berdasarkan warna kulit antara orang Eropa dan kaum bumiputra.

  2. Menghantam Feodalisme Jawa: Marco juga mengkritik keras budaya feodal di tanah Jawa sendiri, di mana rakyat kecil (wong cilik) diharuskan merangkak, menyembah, dan berbicara dalam bahasa kromo inggil yang merendahkan diri di hadapan kaum bangsawan (ningrat), sementara para bangsawan membalas dengan bahasa ngoko yang kasar.

Pada tahun yang sama (1917), Marco menerbitkan syair politik berjudul "Sama Rata Sama Rasa" di surat kabar Pantjaran Warta. Isinya secara terang-terangan menggugat ketimpangan kekayaan dan kekuasaan di tanah jajahan. Akibat syair tersebut, aparat kolonial kembali menangkapnya. Marco dijatuhi hukuman satu tahun penjara di Weltevreden (Batavia).

Setelah bebas pada 1918, Marco bergabung dengan redaksi Sinar Hindia di Semarang—surat kabar harian yang menjadi corong sayap kiri Sarekat Islam di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh muda seperti Semaoen dan Darsono. Di bawah sentuhan pena Marco, oplah Sinar Hindia melonjak tajam dan menjadi bacaan wajib kaum buruh kereta api, buruh pelabuhan, hingga petani di pedesaan Jawa.

Membedah Karya Sastra Marco Kartodikromo: "Bacaan Liar" yang Menggetarkan

Selain dikenal sebagai jurnalis yang tak kenal takut, Mas Marco Kartodikromo adalah salah satu peletak batu pertama sastra Indonesia modern. Namun, ironisnya, namanya nyaris tak pernah tercatat dalam sejarah sastra versi resmi yang disusun oleh pemerintah kolonial maupun rezim Orde Baru.

Alasannya sederhana: lembaga penerbitan resmi pemerintah kolonial, Balai Pustaka (Commissie voor de Volkslectuur), sengaja memblokir seluruh karya Marco. Bagi Balai Pustaka yang hanya menerbitkan roman-roman aman bertema kawin paksa atau adat istiadat daerah, karya-karya Marco dianggap terlalu berbahaya. Pemerintah Belanda melabeli buku-buku Marco sebagai "bacaan liar"—sebuah cap stigmatisasi yang justru membuktikan betapa besar pengaruh tulisan-tulisan tersebut dalam membangkitkan kesadaran politik pembaca bumiputra.

Marco menulis dalam bahasa Melayu pasar (Melayu Rendah) yang dinamis, jauh dari kekakuan bahasa Melayu tinggi ala sekolah kolonial. Pilihannya menggunakan bahasa sehari-hari adalah keputusan politis: ia ingin karya sastranya bisa dibaca dan dipahami oleh buruh pabrik, masinis kereta, pedagang pasar, hingga pemuda desa di Cepu dan Blora.

Setidaknya ada tiga karya prosa utama Marco Kartodikromo yang hingga kini diakui oleh para sejarawan sastra dunia sebagai tonggak penting sastra perlawanan Nusantara:

1. Mata Gelap (1914): Potret Modernitas dan Kemunafikan Kolonial

Diterbitkan dalam tiga jilid tipis di Bandung pada tahun 1914, Mata Gelap merupakan salah satu novel modern pertama yang ditulis oleh pengarang bumiputra. Berlatar suasana kota Bandung dan Semarang yang mulai tersentuh gaya hidup modern—lengkap dengan hotel, kereta api, surat kabar, dan kehidupan malam—novel ini mengikuti kisah percintaan serta petualangan tokoh-tokoh muda bumiputra dan Indo-Eropa.

Sekilas, Mata Gelap tampak seperti kisah romansa urban yang penuh gairah. Namun, di balik alur ceritanya, Marco sedang melakukan kritik sosial yang tajam terhadap kemunafikan moralitas kolonial. Ia memperlihatkan bagaimana orang-orang Eropa yang kerap berkhotbah tentang "peradaban tinggi" dan "moralitas Kristen" ternyata larut dalam kehidupan bebas, perselingkuhan, dan eksploitasi di kota-kota Hindia Belanda. Pemerintah kolonial segera menyita dan melarang peredaran novel ini dengan dalih melanggar kesusilaan—padahal yang sebenarnya ditakuti adalah keberanian Marco membongkar aib kaum penjajah.

2. Student Hidjo (1918): Membalik Tatapan Kolonial dari Negeri Belanda

Jika ada satu karya sastra Marco yang wajib dibaca oleh siapa pun yang ingin memahami sejarah pemikiran antikolonial Indonesia, jawabannya adalah Student Hidjo. Novel ini pertama kali dimuat sebagai cerita bersambung di harian Sinar Hindia pada tahun 1918 sebelum akhirnya diterbitkan dalam bentuk buku pada 1919.

Student Hidjo berkisah tentang Hidjo, seorang pemuda cerdas asal Solo dari keluarga pedagang batik yang sukses. Atas dorongan ayahnya, Hidjo dikirim ke Delft, Negeri Belanda, untuk menempuh pendidikan tinggi di bidang teknik. Di Belanda, Hidjo tinggal bersama sebuah keluarga Belanda kelas menengah yang ramah dan memperlakukannya secara setara. Di sana pula, Hidjo menjalin hubungan cinta dengan Betje, putri tuan rumah yang jatuh hati pada kecerdasan dan kelembutan sikap Hidjo.

Namun, alih-alih menggambarkan Belanda sebagai surga peradaban yang membuat tokoh pribumi minder dan ingin menjadi orang Eropa, Marco justru membalik narasi kolonial tersebut. Melalui sudut pandang Hidjo, Negeri Belanda diamati dengan tatapan kritis. Hidjo menyadari bahwa meskipun ia dihormati di Belanda, tanah airnya di Jawa sedang diperas. Pada akhirnya, Hidjo memutuskan menolak godaan untuk menetap di Eropa. Ia pulang ke tanah Jawa, menikahi tunangannya yang setia, Biroe, dan memilih mengabdikan ilmunya bagi kemajuan bangsanya sendiri—sementara tokoh kontrolir Belanda dalam cerita itu justru digambarkan mengalami kemerosotan moral di tanah jajahan.

Jauh sebelum Siti Nurbaya (1922) atau Salah Asuhan (1928) terbit lewat Balai Pustaka, Student Hidjo telah lebih dulu menawarkan visi pembebasan yang jauh lebih progresif dan bermartabat.

3. Rasa Merdika: Hikajat Soedjanmo (1924): Pemberontakan Batin Anak Priyayi

Ditulis setelah Marco berkali-kali keluar masuk penjara dan semakin mendalami pemikiran sosialisme, Rasa Merdika menampilkan corak politik yang jauh lebih eksplisit. Tokoh utamanya, Soedjanmo, adalah putra seorang pejabat priyayi konservatif yang sejak kecil dididik untuk patuh kepada kekuasaan kolonial dan menjaga jarak dari rakyat jelata.

Konflik batin muncul ketika Soedjanmo mulai menyaksikan langsung bagaimana para petani diperas lewat pajak tanah dan buruh perkebunan diperlakukan tidak manusiawi. Ia menolak meneruskan jejak ayahnya sebagai alat birokrasi kolonial. Soedjanmo memilih meninggalkan kenyamanan status priyayi, terjun ke dunia pergerakan buruh, dan menemukan makna sejati dari "rasa merdeka"—yakni keberanian manusia untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa tunduk pada ketakutan.

Selain ketiga novel tersebut, Marco juga produktif menulis syair-syair perlawanan yang sebagian besar ia gubah di balik jeruji besi, seperti Syair Rempah-Rempah (1918). Dalam bait-bait syairnya, Marco mengisahkan bagaimana kekayaan rempah-rempah, minyak, dan hasil bumi Nusantara telah memakmurkan negeri-negeri di Eropa, sementara penduduk asli pemilik tanah justru hidup melarat di negerinya sendiri.

Penjara sebagai Ruang Kerja dan Pengasingan ke Boven Digoel

Sepanjang karier aktivismenya antara tahun 1915 hingga 1926, keluar-masuk penjara sudah menjadi bagian tak terpisahkan dari kalender hidup Mas Marco Kartodikromo. Ia tercatat pernah mendekam di penjara Semarang, Weltevreden (Batavia), Yogyakarta, hingga Pekalongan akibat berbagai tuduhan persdelict dan penghasutan terhadap pemerintah kolonial.

Namun, bagi Marco, sel penjara bukanlah tempat untuk meratapi nasib. Ia sering menyebut penjara sebagai "sekolah tinggi" tempat seorang pejuang menguji keteguhan prinsipnya. Di dalam sel yang sempit dan lembap, dengan penerangan seadanya, Marco justru tetap menulis naskah novel, menggubah syair, serta menerjemahkan buku-buku politik berbahasa Belanda ke dalam bahasa Melayu agar bisa dibaca rekan-rekannya di luar tembok penjara.

Sikap keras kepala dan ketidaksediaannya meminta ampun kepada Gubernur Jenderal membuat pemerintah kolonial kehabisan akal. Hukuman penjara satu atau dua tahun terbukti tidak pernah membuat Marco jera; begitu menghirup udara bebas, ia langsung kembali ke meja redaksi dan menulis artikel yang lebih tajam lagi.

Puncak kemarahan pemerintah kolonial tiba pada penghujung tahun 1926 dan awal 1927. Saat itu, meletus pemberontakan bersenjata terhadap kekuasaan Belanda di sejumlah wilayah di Jawa (November 1926) dan Sumatera Barat (Januari 1927) yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI) dan Sarekat Rakyat. Meskipun pemberontakan tersebut berhasil dipadamkan dengan cepat oleh tentara kolonial, peristiwa itu dijadikan alasan oleh Gubernur Jenderal A.C.D. de Graeff untuk melakukan pembersihan total terhadap seluruh elemen radikal di Hindia Belanda.

Ribuan aktivis, jurnalis, guru sekolah rakyat, dan pemimpin buruh ditangkap secara massal. Marco Kartodikromo termasuk di antara target utama yang langsung diciduk aparat. Kendati Marco bukanlah pemimpin operasi bersenjata di lapangan, pemerintah kolonial menganggap tulisan-tulisan Marco selama satu dekade terakhir telah menanamkan benih pemberontakan di kepala jutaan pembaca bumiputra.

Menggunakan hak istimewa Gubernur Jenderal yang dikenal sebagai exorbitante rechten—wewenang luar biasa untuk mengasingkan siapa pun yang dianggap mengganggu ketertiban umum tanpa melalui proses pengadilan—pemerintah Belanda memutuskan membuang Marco ke ujung paling timur Nusantara: Boven Digoel (Tanah Merah), Papua, pada tahun 1927.

Boven Digoel bukanlah penjara biasa. Ia adalah kamp konsentrasi alam terbuka yang dikelilingi hutan belantara lebat, rawa-rawa penuh nyamuk pembawa malaria ganas, serta Sungai Digul yang dihuni buaya. Di tempat terisolasi yang berjarak ribuan kilometer dari tanah Jawa itu, pemerintah kolonial berharap para pejuang pergerakan akan patah semangat, terputus dari jaringan politik, dan perlahan dilupakan sejarah.

Di kamp pengasingan Boven Digoel, para tahanan politik terbagi menjadi beberapa kelompok berdasarkan sikap mereka terhadap penguasa kamp. Marco Kartodikromo dengan tegas memilih bergabung dengan kelompok naturalis—yakni golongan tahanan yang menolak bekerja sama atau menerima upah dari pemerintah kolonial Belanda, meskipun konsekuensinya mereka hanya mendapat jatah ransum makanan seadanya yang nyaris tak layak konsumsi.

Keteguhan prinsip itu harus dibayar dengan kondisi fisiknya yang kian merosot. Serangan malaria kronis dan minimnya obat-obatan di pedalaman Papua perlahan menggerogoti tubuh putra kelahiran Cepu tersebut. Namun, hingga hari-hari terakhirnya, semangat Marco tak pernah padam. Rekan-rekan sesama buangan di Digoel mengenang Marco sebagai sosok yang tetap hangat, gemar berdiskusi soal sastra dan nasib bangsa, serta terus menuliskan catatan-catatan pemikirannya di atas kertas seadanya.

Pada tanggal 18 Maret 1932, di usia yang relatif muda—sekitar 42 tahun—Mas Marco Kartodikromo mengembuskan napas terakhirnya di Tanah Merah, Boven Digoel. Ia wafat jauh dari kampung halamannya di tepian Bengawan Solo, tanpa pernah sempat menyaksikan Indonesia merdeka tiga belas tahun kemudian.

Jejak dan Warisan Mas Marco Kartodikromo bagi Cepu dan Sejarah Indonesia

Selama puluhan tahun setelah Indonesia merdeka, nama Mas Marco Kartodikromo sempat mengalami "kematian kedua" dalam ingatan kolektif bangsa. Terutama sepanjang era Orde Baru (1966–1998), segala hal yang berkaitan dengan pemikiran kiri, sosialisme, maupun semboyan Sama Rata Sama Rasa diberangus dari buku pelajaran sekolah. Akibatnya, generasi muda Indonesia lebih mengenal tokoh-tokoh sastrawan Balai Pustaka ketimbang pelopor sejati jurnalisme dan sastra perlawanan seperti Tirto Adhi Soerjo dan Mas Marco Kartodikromo.

Untungnya, sejarah memiliki caranya sendiri untuk menuntut keadilan. Sejak akhir abad ke-20 hingga memasuki dekade 2020-an, sejumlah sejarawan terkemuka dunia dan Indonesia—seperti Takashi Shiraishi melalui karya klasiknya An Age in Motion, Benedict Anderson, Henri Chambert-Loir, hingga Pramoedya Ananta Toer—kembali mengangkat sosok Mas Marco ke panggung utama historiografi Indonesia. Buku-bukunya seperti Student Hidjo dan Rasa Merdika dicetak ulang, dikaji di berbagai universitas, dan dipentaskan dalam teater modern.

Lalu, apa arti penting sosok Mas Marco Kartodikromo bagi kita, khususnya bagi warga Cepu dan para pembaca Cepu History hari ini?

Pertama, kehadiran Mas Marco membuktikan bahwa Cepu bukan sekadar kota komoditas industri. Sejak zaman Belanda hingga era modern, Cepu terlalu sering dipandang hanya dari sudut pandang ekonomi ekstraktif: berapa barel minyak yang dipompa dari perut buminya, atau berapa kubik kayu jati yang ditebang dari hutannya. Kisah hidup Marco mengingatkan kita bahwa tanah Cepu juga melahirkan pemikir besar yang gagasannya melampaui batas geografis kabupaten dan ikut merumuskan fondasi kebangsaan Indonesia.

Kedua, teladan Marco sebagai jurnalis dan penulis sangat relevan di tengah banjir informasi saat ini. Marco menunjukkan bahwa menulis bukan sekadar merangkai kata indah untuk mencari pujian atau keuntungan pribadi. Tulisan yang bermakna lahir dari keberpihakan yang jernih kepada kebenaran, empati kepada mereka yang terpinggirkan, serta keberanian bertanggung jawab atas setiap kalimat yang dipublikasikan.

Sudah selayaknya generasi muda di Cepu dan Blora mengenal nama Mas Marco Kartodikromo dengan rasa bangga yang sama besarnya ketika menyebut tokoh-tokoh besar Blora lainnya seperti Pramoedya Ananta Toer. Mengabadikan namanya dalam ruang-ruang literasi, diskusi sejarah lokal, hingga penamaan jalan atau taman bacaan di Cepu bukanlah bentuk nostalgia masa lalu semata, melainkan cara kita merawat kesadaran bahwa dari kota kecil di tepi Bengawan Solo ini pernah lahir seorang pejuang pena yang tak pernah sudi berlutut di hadapan penindasan.

Baca Juga
Tag:
Posting Komentar